Bentuk Kerja Sama Usaha dengan Persekutuan Perdata
Solusi legal untuk kemitraan bisnis yang fleksibel dengan tanggung jawab terbatas pada kontribusi masing-masing sekutu.
Mulai Legalitas Usaha AndaMengapa Memilih Persekutuan Perdata?
Persekutuan Perdata adalah bentuk kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan menyetorkan sesuatu ke dalam persekutuan. Ideal untuk usaha patungan, proyek khusus, atau kerja sama profesional yang membutuhkan struktur hukum yang sederhana.
Tanggung Jawab Terbatas
Sekutu hanya bertanggung jawab sebesar kontribusi yang disetorkan
Proses Cepat
Pendirian lebih sederhana dibanding badan hukum formal lainnya
Kerahasiaan
Tidak wajib publikasi seperti PT, menjaga privasi bisnis
Fleksibel
Dapat disesuaikan dengan berbagai jenis usaha dan proyek
Paket Pendirian Persekutuan Perdata
Pilihan paket lengkap untuk mendirikan Persekutuan Perdata sesuai kebutuhan Anda
Layanan yang Termasuk:
- Akta Pendirian Persekutuan Perdata
Layanan yang Termasuk:
- Akta Pendirian Persekutuan Perdata
- NPWP & SKT
- NIB Persekutuan Perdata
Bonus:
- Konsultasi hukum 1 sesi (60 menit)
- Template perjanjian kerja sama
| Layanan | Lite | Full |
|---|---|---|
| Akta Pendirian | ||
| NPWP & SKT | - | |
| NIB Persekutuan | - | |
| Konsultasi Hukum | - | |
| Template Dokumen | - |
Proses Pendirian Persekutuan Perdata
Alur pendirian yang terstruktur dan transparan
Kesepakatan Pendiri Persekutuan Perdata
Sebelum memulai proses pendirian, para pendiri (sekutu) wajib menyepakati beberapa hal penting.
Poin Kesepakatan:
Pembuatan Akta Pendirian oleh Notaris
Pembuatan akta pendirian Persekutuan Perdata wajib dilakukan oleh notaris sesuai UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris. Akta ini merupakan dokumen autentik sebagai bukti legalitas pendirian. Notaris akan mengajukan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) di Kementerian Hukum dan HAM.
Pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM
Notaris akan mengajukan permohonan pendaftaran Persekutuan Perdata kepada Menteri Hukum dan HAM melalui SABU sesuai Pasal 3 Permenkumham No. 17/2018, agar persekutuan diakui secara hukum.
Pengurusan NPWP
Setelah pendaftaran disetujui, sistem SABU secara otomatis menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kartu fisik NPWP dapat diambil langsung di kantor pajak setempat.
Pengajuan NIB dan Izin Usaha
Persekutuan Perdata wajib mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha melalui platform Online Single Submission (OSS) sesuai PP No. 5/2021. NIB berfungsi sebagai identitas usaha untuk menjalankan kegiatan komersial.
Izin Usaha dan Izin Komersial
Setelah memperoleh NIB, persekutuan wajib mengurus Izin Usaha. Untuk usaha berisiko tinggi atau memerlukan regulasi khusus, Izin Komersial atau Operasional juga harus diajukan melalui OSS.
Persyaratan Pendirian Persekutuan Perdata
Siapkan dokumen berikut untuk proses pendirian yang lancar
KTP & NPWP Sekutu Persekutuan Perdata
Dokumen asli dan fotokopi yang telah dilegalisir
Nomor telepon dan email perusahaan
Dokumen asli dan fotokopi yang telah dilegalisir
Formulir pendirian Persekutuan Perdata
Dokumen asli dan fotokopi yang telah dilegalisir
Tanda tangan Notaris
Dokumen asli dan fotokopi yang telah dilegalisir
Keunggulan Persekutuan Perdata
- Struktur organisasi yang sederhana dan mudah dikelola
- Modal dapat berupa uang, barang, atau tenaga kerja
- Cocok untuk usaha keluarga atau pertemanan
- Pembagian keuntungan sesuai kesepakatan
Bangun kemitraan bisnis dengan dasar hukum yang kuat
Butuh Bantuan?
Tim ahli kami siap membantu Anda
